Menu

Mode Gelap
Mengetahui Sistem Pertahanan Iron Dome Israel

Berita


Mahfud MD Bertemu Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir Bahas Pemilu 2024 dan Korupsi

- berebeja.com
3 Apr 2023 18:35 WIB


 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berkunjung ke kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (3/4/2023). ANTARA/HO-PP Muhammadiyah/aa Perbesar

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berkunjung ke kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (3/4/2023). ANTARA/HO-PP Muhammadiyah/aa

Yogyakarta, berebeja.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berkunjung ke kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yogyakarta dan bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir membahas sejumlah isu hangat, seperti  Pemilu 2024 dan pemberantasan korupsi.

“Kita ngobrol tentang bangsa, tentang umat, tentang Muhammadiyah. Ada beberapa hal yang menjadi pembicaraan ringan tetapi mendasar. Pertama, tentang memastikan pemilu berjalan sesuai dengan jadwal pada 14 Februari 2024,” kata Haedar Nashir di kutip dari Antara Senin 3/04/2023 seusai menerima Menkopolhukam di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin.

Implementasi Pemilu 2024 sesuai jadwal, kata dia, karena hal tersebut sudah menjadi komitmen pemerintah beserta seluruh komponen bangsa.

Seluruh kekuatan politik baik KPU maupun Bawaslu, ujar dia, harus betul-betul mempersiapkan pemilu menjadi pemilu yang berkualitas.

“Pemilu yang bukan hanya demokrasi yang prosedural tapi demokrasi yang substantif yang menghasilkan baik DPR, DPRD, maupun presiden, wakil presiden sampai pemilu kepala daerah yang betul-betul berdiri di atas semua golongan serta menjaga konstitusi dan moralitas bangsa kita,” ujar Haedar.

Mahfud MD bersama jajaran PP Muhammadiyah lalu membahas mengenai pemberantasan korupsi.

Haedar mengatakan bahwa pemberantasan korupsi mesti menjadi komitmen bersama seluruh komponen bangsa, terutama seluruh pejabat negara.

“Baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semuanya harus memiliki komitmen yang tinggi untuk taat pada konstitusi dan menjauhi segala praktik korupsi. Hal tersebut penting agar misi menyejahterakan negeri berjalan tanpa hambatan,” kata dia.

Jika pemberantasan korupsi berhasil dilakukan secara masif, secara terstruktur, dan sistematik, maka menurut Haedar, yang menang dan diuntungkan adalah Bangsa Indonesia.

“Pembahasan ketiga adalah bagaimana kita sebagai bangsa itu selain berbangsa, bernegara dengan konstitusi tapi juga menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila dan agama komitmen kebangsaan bersama,” kata Haedar.

Di akhir pertemuan, kata dia, Menkopolhukam juga meminta hubungan Muhammadiyah dan pemerintah ditingkatkan demi kemajuan bangsa dan bernegara.

“(Muhammadiyah) diharapkan untuk tetap memainkan peran kebangsaan mengawal Indonesia ini menjadi Indonesia yang berdiri di atas konstitusi dan dapat membawa kepada kemajuan bangsa dan negara,” ujar Haedar.

Sumber | ANTARA

Artikel ini telah dibaca 31 kali

Baca Lainnya

Pilwalkot Bandung : Farhan-Erwin Jadi Pilihan Rasional Warga NU di Kota Bandung ?

18 November 2024 - 10:39 WIB

Disdik Jabar Raih Predikat Badan Publik Informatif Tahun 2024

15 November 2024 - 09:41 WIB

Bangun Tata Kelola Kepegawaian yang Bersih, Disdik Jabar Tandatangani Pakta Integritas

13 November 2024 - 09:26 WIB

Bagimu Guru Hari Guru Nasional, Apresiasi Bagi GTK Berprestasi

5 November 2024 - 09:21 WIB

Pengurus ISNU Jawa Barat Masa Khidmat 2024-2029 Resmi di Lantik

31 Oktober 2024 - 21:35 WIB

Sarana & Prasana Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan

5 Oktober 2024 - 05:54 WIB

Trending di Berita